Tuban Pos – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, sebuah langkah yang terhalang oleh veto Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers pada Rabu, 20 November 2024.
Resolusi yang diajukan sebelumnya bertujuan untuk menghentikan kekerasan di Gaza melalui gencatan senjata segera dan pembebasan semua sandera yang saat ini berada dalam situasi konflik. Namun, langkah ini terhambat setelah Amerika Serikat memutuskan untuk memveto rancangan tersebut.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, menjelaskan alasan veto tersebut. Menurutnya, Washington tidak dapat menyetujui gencatan senjata yang bersifat “tanpa syarat”. Pandangan ini menyoroti ketegangan antara pendekatan AS terhadap konflik di Gaza dan upaya internasional untuk menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung.
Stephane Dujarric, dalam pernyataannya, menyesalkan kurangnya konsensus di antara negara-negara anggota Dewan Keamanan. Hal ini, menurutnya, bukanlah pertama kalinya Dewan Keamanan mengalami kebuntuan dalam isu Gaza. Ia menyebut situasi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan resolusi sebelumnya yang seharusnya memberikan jalan menuju penyelesaian konflik.
Dujarric menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, tetap berkomitmen untuk mendukung segala upaya menuju penghentian kekerasan di Gaza. Ia menegaskan bahwa fokus utama PBB adalah mengupayakan pembebasan para sandera tanpa syarat, serta mencari solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tersebut, termasuk realisasi solusi dua negara.
Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Dewan Keamanan ini menambah daftar panjang kebuntuan diplomatik yang sering kali menghalangi langkah konkret dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Resolusi terkait gencatan senjata yang gagal disahkan ini memperlihatkan tantangan besar dalam mencari titik temu di antara kepentingan politik negara-negara anggota Dewan Keamanan.
Konflik di Gaza telah berlangsung selama beberapa waktu, dengan dampak besar terhadap warga sipil di kawasan tersebut. Seruan untuk gencatan senjata dan penghentian kekerasan telah mengemuka dari berbagai organisasi internasional, termasuk PBB. Namun, tanpa dukungan penuh dari Dewan Keamanan, upaya untuk mengakhiri kekerasan masih menemui jalan buntu.
Sementara itu, pembahasan tentang pembebasan sandera juga menjadi isu penting dalam dinamika diplomatik ini. PBB dan komunitas internasional terus mendesak semua pihak yang terlibat untuk memprioritaskan langkah-langkah kemanusiaan. Namun, veto AS terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata menunjukkan bahwa pandangan yang berbeda di antara anggota Dewan Keamanan menjadi penghalang besar dalam menyatukan langkah global.
Di tengah kegagalan Dewan Keamanan ini, António Guterres dan timnya terus berupaya mendorong dialog internasional yang lebih luas. Harapannya, upaya ini dapat membangun jalan keluar yang adil bagi semua pihak, sekaligus menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan tersebut. Namun, seperti yang disampaikan Dujarric, konsensus internasional yang lebih kuat masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza.
