
Tuban Pos – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, atau yang akrab disapa Tiko, mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana untuk membangun hunian berkonsep transit-oriented development (TOD) di beberapa lokasi strategis di Indonesia, termasuk Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya, dan Kiara Condong Bandung. Rencana ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan proyek TOD yang telah dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Depok, dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Tiko menjelaskan bahwa konsep TOD yang sudah berhasil diterapkan di beberapa stasiun sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) bisa dimaksimalkan untuk pembangunan hunian yang dekat dengan fasilitas transportasi publik. Di antara lokasi yang direncanakan untuk pengembangan TOD, Manggarai diprediksi akan menjadi proyek terbesar, dengan luas lahan mencapai 60 hektare. Sementara itu, proyek di Gubeng Surabaya akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare, yang tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kawasan tersebut.
Meski demikian, Tiko juga menekankan bahwa pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan lokasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang sudah tinggal di area tersebut. Proses sosialisasi yang matang dengan warga setempat sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.
Konsep TOD, yang mengintegrasikan hunian dengan sarana transportasi publik, diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta meningkatkan mobilitas warga. Pembangunan kawasan TOD juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi. Dengan adanya akses mudah ke transportasi publik, penghuni proyek TOD dapat menikmati kenyamanan dan kemudahan dalam beraktivitas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan yang tidak terpakai untuk dijadikan hunian yang layak bagi masyarakat. Langkah ini diambil guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai, pembangunan perumahan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, tanpa harus memerlukan pembebasan lahan yang biasanya memakan waktu lama.
Revitalisasi lahan-lahan yang tidak produktif menjadi hunian yang layak juga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemerintah untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penyediaan 3 juta rumah setiap tahunnya, serta memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas, tetapi juga kualitas hidup para penghuninya.
Selain itu, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga berencana untuk bersinergi dalam merevitalisasi beberapa rumah susun yang sudah ada, seperti yang ada di Kebon Kacang dan Klender. Revitalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas yang ada agar lebih layak huni, sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.
Proyek-proyek hunian dengan konsep TOD ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Dengan adanya akses transportasi yang baik, kawasan tersebut diharapkan dapat tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, pengembangan kawasan TOD juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan program pembangunan perumahan dan hunian berkonsep TOD yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Kementerian PKP dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.